“Menjadi presiden, bukan segalanya bagi saya, tetapi yang penting apa yang terbaik bagi bangsa ini”

(Habibie dalam memoarnya, Detik-Detik yang Menentukan)

Menurut pengakuannya sendiri, Habibie tidak pernah berambisi untuk menduduki puncak tertinggi kekuasaan di Republik Indonesia, ia menjabat presiden melalui proses dramatis karena saat Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden RI, ia selaku wakil presiden. Sebagai presiden itupun dijalaninya hanya 1 tahun 5 bulan, menjadikan periode kepresidenannya tersingkat dari 7 presiden yang diakui di Indonesia. Ia mewariskan kondisi pemerintahan yang diistilahkannya layaknya pesawat yang mengalami super stall. Yaitu kondisi pesawat yang daya angkatnya sudah tidak ada dan menjelang jatuh. 

Gagalnya kepemimpinan politik serta jenuhnya rakyat atas parahnya perilaku tak terpuji yang melumuri pemerintahan Orde Baru dalam kurun begitu lama berkuasa memicu lahirnya gerakan reformasi. Krisis moneter yang memicu kurs rupiah anjlok, banyak perusahaan yang gulung tikar memicu PHK dimana-mana dan dalam kondisi sedemikian kritis Habibie dituntut mengambil alih kendali dan menyelamatkan pesawat. 

Awal tahun 1998 Indonesia mengalami super stall dalam semua bidang, baik politik, ekonomi bahkan kepercayaan rakyat. Dalam upayanya memperbaiki keadaan pada situasi yang krusial, Habibie diserang tudingan tetap akan mempertahankan kekuasaan Orde Baru secara ia menjabat 20 tahun sebagai menteri di kabinet Soeharto. Ia tidak menggubris segala nyinyiran dan semua penilaian yang merendahkan dirinya. Meski pakar dalam pembuatan pesawat, ia diragukan bisa memperbaiki ekonomi yang sedang kolaps. Ia berkata, tidak ada waktu untuk menjawab semua nyinyiran dan upaya yang meremehkan perannya. Ia harus segera mengambil langkah tepat dalam detik-detik yang menentukan. Jika sampai September 1998 tidak terjadi perubahan signifikan, Indonesia akan mengalami balkanisasi, terpecah menjadi negara-negara kecil, ujarnya. 

Namun dari semua kebijakan dan langkah-langkah yang diambilnya, pada dasarnya ia telah berhasil menyelamatkan negara dari super stall. Hanya sehari pasca dilantik menjadi presiden, segera ia membentuk kabinet reformasi yang mencerminkan semua unsur kekuatan bangsa. Dalam berbagai pidato politiknya, ia menegaskan akan membasmi korupsi, kolusi dan nepotisme yang menggejala selamat pemerintahan orde baru. Ia memisahkan Bank Indonesia (BI) dari pemerintahan, dengan maksud agar BI bisa mengambil kebijakan logis tanpa intervensi politik. Dengan pemisahan tersebut, BI menjadi lembaga independen dan mendapatkan lagi kepercayaan. Akibatnya, meski sempat ada di jurang Rp 16.800 per dollar AS, nilai tukar rupiah secara perlahan merangkak naik hingga mampu menguat di angka Rp 6.500 per dollar AS. 

Kebijakan lainnya yang membuat tudingan kepadanya sebagai perpanjangan Orba tidak tepat adalah membebaskan semua tahahan politik, memberi kebebasan pers dan membuka kran demokrasi seluas-luasnya. Ia membentuk Komisi Pemilihan Umum dan memberi kebebasan kepada siapapun untuk membentuk partai politik selama masih sesuai asas Pancasila dan UUD 1945. Lebih dari itu, ia membubarkan keluarga besar Golkar dan menghapus kewajiban bagi PNS untuk memilih Golkar. Dengan semua kebijakan tersebut, Habibie mempermulus langkah terwujudnya Pemilu 1999 yang diikuti 48 partai politik dan dikenal sebagai pemilu paling demokratis yang pernah dilaksanakan di Indonesia. 

Agar Indonesia tidak lagi terjatuh dalam lubang yang sama yaitu kekuasaan otoriter, Habibie menetapkan aturan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal hanya dua kali periode. Ia juga mencabut Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pancasila sebagai asas tunggal. 

Meski awalnya diragukan bisa menjalankan agenda reformasi, namun dari 512 hari menjabat sebagai presiden ia telah meletakkan dasar-dasar demokratisasi Indonesia. Karenanya wajar, jika kemudian ia mendapat julukan sebagai Bapak Demokrasi. Meski demikian, semua upaya yang dikerahkan menyelamatkan negara dan demokrasi tersebut tetap dianggap tidak bernilai apa-apa oleh orang-orang terhormat di MPR. Ketua MPR Amien Rais, menyatakan tidak menerima laporan pertanggungjawaban Habibie dalam Sidang Istimewa tanggal 14 Oktober 1999. Kebijakannya memberi referendum pada rakyat Timor Timur yang berakhir dengan terpisahnya provinsi termuda tersebut dari NKRI menjadi senjata pamungkas pihak oposisi untuk mengerdilkan keberhasilannya mampu membuat republik keluar dari keterpurukan ekonomi pasca lengsernya Soeharto. 

Pasca meletakkan jabatan sebagai Presiden, ia menepi dari hingar bingarnya dunia politik. Semua cemohan dan hinaan yang menerpanya tidak membuatnya kehilangan kecintaan pada negaranya. Cemohan yang ditujukan padanya dia nilai sebagai bagian dari demokrasi yang dia bangun. Menurutnya wajar jika rakyat mengalami efouria kebebasan setelah puluhan tahun dibelenggu dan dibungkam oleh popor senapan. Namun Habibie tidak benar-benar menyingkir, sebab ia tetap menjalankan perannya sebagai negarawan dan guru bangsa. Perannya sebagai Bapak Demokrasi tetap ia lanjutkan melalui yayasan The Habibie Center yang didirikannya. Melalui yayasan tersebut, ia berupaya memajukan modernisasi dan demokratisasi di Indonesia yang didasarkan pada moralitas, integritas budaya dan nilai-nilai agama.

Sebagai negarawan, Habibie hadir sebagai sosok pemimpin yang tidak punya ambisi untuk melanggengkan kekuasaan atau untuk kembali merebut pengaruh untuk berkuasa. Ia memberikan cinta yang tulus pada negerinya, melalui pengabdian yang tiada henti. Ia tidak memendam dendam pada musuh-musuh politiknya. Maut memang bisa membuat raganya tidak lagi mengabdi buat Indonesia, namun ide dan pemikiran-pemikirannya yang mencerahkan demokratisasi Indoneia akan terus hidup. 

Selamat jalan Bapak Demokrasi. 

Ismail Amin 

(Presiden IPI Iran 2019-2021)