Udara musim panas menyengat. Pelajar yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) di Iran menggelar diskusi dan seminar berjudul “Membumikan Persatuan Indonesia demi Mewujudkan Kedilan Sosial”.

Aneka banner berbahasa Farsi menjelaskan profile Pancasila dan Indonesia. Gambar Soekarno dan aneka info ragam Indonesia bercampur dengan foto-foto ulama besar Iran memberi kesan spiritualitas suasana ruangan dan penuh khidmat.

Ali Ridho selaku ketua membuka acara dengan salam dan ucapan terima kasih. Mahdi sebagai moderator menggebrak tema dengan pertanyaan apa itu kesatuan dan keadilan? apa yang menjadi masalah utama?

Dengan baju koko putih nampak elegan, Duta Besar RI untuk Iran Octavino Alimudin selaku Keynote Speaker langsung pada pokok utama masalah. Dia menyinggung persoalan kesatuan dan keadilan diantaranya ektrimisme, konflik sara, kesenjangan ekonomi, ketidakmerataan tingkat pendidikan, kekurangan alustista dan ketidakmerataan pembangunan. Octavino membeberkan beberapa problem yang ada dengan didahului penjelasan tentang profile kekayaan Indonesia.

Problem SARA

Soal SARA, bersumber dari pelecehan satu keyakinan lain yang berbeda dengan keyakinan yang dianut. Hal tersebut merupakan upaya untuk mengklaim bahwa kepercayaan yang dianut merupakan kepercayaan yang paling benar.

Problem Pendidikan

Kualitas pendidikan Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara berkembang di Asia Pasifik, sedangkan kualitas para guru berada pada level 14 dari 14 negara berkembang. (Survey UNESCO)

Problem Ekonomi

Soal ekonomi, 20 % masyarakat golongan teratas di Indonesia mengusai sekitar 46 % dari total perekonomian Indonesia. Sementara itu, 40 % masyarakat golongan terbawah hanya menikmati 17,2 % (September 2017).

Problem Ekstrimisme

Mengenai ekstrimisme, bahaya intoleransi dan ekstrismisme jauh lebih besar daripada terorisme, sebab, orang tidak dapat dihukum hanya dengan berpikir, baru ketika berbuat, bisa ditindak. Ekstrismisme merupakan ladang subur berkembangnya benih-benih aksi kekerasan dan atau terorisme. Selama 2018, lima kasus terorisme terjadi di Indonesia secara berturut-turut.

Pondasi Penyelesaian Masalah

Octavino kemudian memberi pondasi untuk menyelesaikan masalah kesatuan dan ketidakadilan sosial. Meningkatkan ketahanan nasional yang tangguh sesuai dengan pidato Presiden Soekarno tanggal 1 Juni 1945 memperdengarkan Dasar Negara Indonesia Merdeka (Philosofische grondslag) atau Pancasila. Pancasila melahirkan Trisakti, yaitu berdaulat dalam politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam budaya.

Daulat Politik

Berdaulat dalam politik berarti tidak ada “intervensi”, sebagai alat diplomasi di panggung dunia, serta dihormati dan dihargai sebagai bangsa yang kuat.

Daulat Ekonomi

Mandiri dalam ekonomi, mampu memenuhi kebutuhan dasar bangsa yaitu sandang, papan dan pangan dengan menjamin kepastian dan keberlanjutannya.

Daulat Budaya

Berkepribadian dalam budaya adalah faktor yang sangat penting untuk meneguhkan identitas, ciri, karakter dan jati diri bangsa. Bangsa yang kuat memiliki kepribadian dan budaya yang tidak mudah dipengaruhi oleh budaya lain

Solusi

Dubes RI untuk Tehran memberi solusi dengan menekankan bahwa persoalan kesatuan dan ketidakadilan sosial adalah tanggung jawab bersama. Dalam hal pendidikan, bisa dengan memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya, memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel, meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru, dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan, bela negara dan wawasan nusantara serta pemanfaatan kemajuan IPTEK dan Alutsista Moderen di bidang pertahanan.

Diskusi di hadiri oleh beberapa perwakilan pembicara, Muhammad Ma’ruf (IPI, Ikatan Pelajar Indonesia), Romzah Hidayatullah (Perwakilan Pelajar Qom), Abdul Latief (HPI, Himpunan Pelajar Indonesia), dan Ismail Amin (Kerukunan Keluarga Sulawesi).

Para pembicara mempertajam problem, pondasi dan solusi potensi perpecahan dan ketidakadilan sosial Indonesia dari beberapa aspek. Ma’ruf menawarkan konsistensi dan implikasi pandangan dunia, ideologi, doktrin sosial dan ekonomi, peran ilmuan sosioekonomi. Konsistensi pembangunan mazhab sosioekonomi pancasila di tingkat teori dan kebijakan negara Pancasila.

Romzah menawarkan kejelasan konsep kesatuan dan keadilan dari teks agama Islam, Ismail Amien menawarkan analisa historis, sedang Abdil Latief dari sisi relasi filosofis konsep kesatuan dan keadilan serta implikasinya pada hak dan kewajiban.

Namun keempat pembicara menyepakati bahwa kezaliman dan kebodohan adalah sumber perpecahan dan ketidakadilan sosial. Kesatuan adalah bingkai untuk memenuhi keadilan, sedang pemenuhan keadilan adalah syarat mutlak kesatuan. Keadilan artinya menjaga keseimbangan dalam berbagai level individu, teologi, kosmos dan sosial.

Setelah tiga jam berdiskusi dilanjutkan dengan acara kenduri besar di kantor HPI sebagai ucapan syukur atas HUT Kemerdekaan RI ke- 73.

Sumber : Parstoday