Dalam rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional, Indonesia Discussion Forum berkerjasama dengan KBRI Tehran dengan sejumlah organisasi mahasiswa dan kemasyarakatan yaitu Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) Iran, Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) Iran dan Gusdurian Tehran menyelenggarakan Dialog Kebangsaan dengan tema, “Masa Depan Demokrasi Indonesia dan Tantangan Zaman” pada Jumat (28/9). Bertempat di aula lantai empat kampus University of Islamic Denominations Tehran ibukota Republik Islam Iran acara dibuka oleh Kepala Duta Besar RI untuk Iran dan Turkmenistan, Octavino Alimuddin. 

Selain Dubes yang turut hadir sebagai keynot speaker, hadir pula sebagai pembicara Guru Besar Universitas Sunan Kalijaga Prof. Syafaatun Almirzanah Ph.D, Diplomat Politik KBRI Tehran, Priadji Soelaiman, Muhammad Habri Zein perwakilan HPI Iran, Ismail Amin perwakilan IPI Iran, Ketua Yayasan Ponpes Darul Muttaqien, Kiki Mikael, MA, kordinator Gusdurian Tehran Purkon Hidayat, dan kordinator Indonesia Discussion Forum, Muhammad Ma’ruf. Hadir pula pembicara tamu, Prof. Hojjatollah Ibrahimian sebagai perwakilan dari University of Islamic Sects Tehran yang sebelumnya juga memberikan sambutannya. 

Berikut ini lampiran kesimpulan dan rekomendasi dari acara dialog kebangsaan yang dihadiri seratusan mahasiswa dan WNI di Iran terssebut:

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dialog Kebangsaan; Masa Depan Demokrasi dan Tantangan Zaman,University of Islamic Denominations Tehran, 28 September 2018

1. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dinilai masih harus terus memperjuangkan tegaknya nilai-nilai demokrasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi diperlukan kearifan dalam berfikir dan bertindak sesuai dengan kerang hukum yang berlaku. Perlu optimalisasi sistem pemerintahan guna mencapai tujuan negara dan mendahulukan persatuan serta kesatuan. Semua pihak harus menghindari perpecahan demi kemajuan bersama.
3. Pluralitas adalah keniscayaan terutama di Indonesia. Indonesia bukan negara Islam bukan juga sekuler, seluruh agama dan mazhab, mayoritas dan minoritas sama kedudukannya dalam demokrasi Pancasila, oleh karena itu diperlukan konsolidasi demokrasi yang berkesinambungan sehingga hak-hak seluruh anak bangsa dari berbagai suku, ras dan agama terutama minoritas tetap terjamin.
4. Perlu memperkokoh nilai-nilai demokrasi di Indonesia agar agama tidak disalahpamahi dan disalahgunakan menjadi kekuatan destruktif, menjadi faktor marak dan tumbuh suburnya intoleransi di tengah masyarakat.
5. Demokrasi menjamin hak mendapatkan pendidikan bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi perlu membuka kesempatan selebar mungkin bagi setiap warga negara untuk mendapat pendidikan layak dan berkualitas sehingga mampu mencegah tersebarnya intoleransi yang mengancam demokrasi karena ketidaktahuan dan ketidakpedulian warga negara terhadap keyakinan diri sendiri dan orang lain.
6. Pemerintah Indonesia perlu untuk meningkatkan kerja sama dan dialog Hak Asasi Manusia untuk mengukur apakah penegakkan HAM sudah sesuai dengan yang seharusnya. Dialog antarumat beragama harus terus diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman warga negara terhadap perbedaan keyakinan, meningkatkan toleransi dan memupuk persaudaraan di antara sesama umat beragama.
7. Peran aktif media yang memegang teguh dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik sangat menentukan proses demokratisasi sebuah negara. Oleh karena itu, media harus membantu mengeksplorasi peta dan formasi konflik untuk menemukan pemecahan jalan rekonsiliasi komprehensif, tidak sekedar menayangkan pemberitaan yang hanya menuai semakin banyak pembaca.
8. Dengan hadirnya sistem demokrasi yang kuat, upaya dan tindakan radikal dapat dihindarkan, karena pada prinsipnya nilai nilai demokratis akan menumbuhkan kepada siapa saja sikap yang mengedepankan kepentingan bersama ketimbang kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, dukungan yang kongkrit kepada demokratisasi akan sangat membantu untuk menekan kelompok radikal.
9. Pemerintah harus mengawasi aliran dana asing yang masuk ke Indonesia untuk mengontrol pendanaan benih-benih teroris yang mungkin ada di sejumlah pesantren di tanah air.
10. Demokari Pancasila yang merupakan sistem pemerintahan khusus yang dianut Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten baik oleh pelaksana pemerintahan maupun masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan. Demokrasi Pancasila harus menjadi pijakan pengambilan keputusan dan kebijakan negara terutama di bidang politik dan ekonomi. Demokrasi Pancasila tidak bisa dilepaskan dari spiritualitas yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu kala.
11. Model demokrasi Pancasila merupakan model asli bangsa Indonesia. Demokrasi sebagai sistem universal jua memiliki akar dalam budaya dan tradisi masyarakat Indonesia seperti kebiasaan rapat di tengah masyarakat terutama di pedesaan, prinsip kekuasaan tertinggi di tangan rakyat yang berlaku di masyarakat Indonesia terutama masyarakat adat, semangat gotong royong, saling membantu dan kolektivisme. Oleh karena itu nilai-nilai demokrasi asli dan pribumi Indonesia ini harus terus dipupuk dan disebarluaskan sehingga bangsa Indonesia tidak perlu meniru atau mengikuti model-model demokrasi asing yang tidak sejalan dengan budaya asli bangsa Indonesia.