Isi Lengkap Rekomendasi Dialog Kebangsaan Indonesia Discussion Forum

Isi Lengkap Rekomendasi Dialog Kebangsaan Indonesia Discussion Forum

Dalam rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional, Indonesia Discussion Forum berkerjasama dengan KBRI Tehran dengan sejumlah organisasi mahasiswa dan kemasyarakatan yaitu Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) Iran, Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) Iran dan Gusdurian Tehran menyelenggarakan Dialog Kebangsaan dengan tema, “Masa Depan Demokrasi Indonesia dan Tantangan Zaman” pada Jumat (28/9). Bertempat di aula lantai empat kampus University of Islamic Denominations Tehran ibukota Republik Islam Iran acara dibuka oleh Kepala Duta Besar RI untuk Iran dan Turkmenistan, Octavino Alimuddin. 

Selain Dubes yang turut hadir sebagai keynot speaker, hadir pula sebagai pembicara Guru Besar Universitas Sunan Kalijaga Prof. Syafaatun Almirzanah Ph.D, Diplomat Politik KBRI Tehran, Priadji Soelaiman, Muhammad Habri Zein perwakilan HPI Iran, Ismail Amin perwakilan IPI Iran, Ketua Yayasan Ponpes Darul Muttaqien, Kiki Mikael, MA, kordinator Gusdurian Tehran Purkon Hidayat, dan kordinator Indonesia Discussion Forum, Muhammad Ma’ruf. Hadir pula pembicara tamu, Prof. Hojjatollah Ibrahimian sebagai perwakilan dari University of Islamic Sects Tehran yang sebelumnya juga memberikan sambutannya. 

Berikut ini lampiran kesimpulan dan rekomendasi dari acara dialog kebangsaan yang dihadiri seratusan mahasiswa dan WNI di Iran terssebut:

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dialog Kebangsaan; Masa Depan Demokrasi dan Tantangan Zaman,University of Islamic Denominations Tehran, 28 September 2018

  1. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dinilai masih harus terus memperjuangkan tegaknya nilai-nilai demokrasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.
  2. Dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi diperlukan kearifan dalam berfikir dan bertindak sesuai dengan kerang hukum yang berlaku. Perlu optimalisasi sistem pemerintahan guna mencapai tujuan negara dan mendahulukan persatuan serta kesatuan. Semua pihak harus menghindari perpecahan demi kemajuan bersama.
  3. Pluralitas adalah keniscayaan terutama di Indonesia. Indonesia bukan negara Islam bukan juga sekuler, seluruh agama dan mazhab, mayoritas dan minoritas sama kedudukannya dalam demokrasi Pancasila, oleh karena itu diperlukan konsolidasi demokrasi yang berkesinambungan sehingga hak-hak seluruh anak bangsa dari berbagai suku, ras dan agama terutama minoritas tetap terjamin.
  4. Perlu memperkokoh nilai-nilai demokrasi di Indonesia agar agama tidak disalahpamahi dan disalahgunakan menjadi kekuatan destruktif, menjadi faktor marak dan tumbuh suburnya intoleransi di tengah masyarakat.
  5. Demokrasi menjamin hak mendapatkan pendidikan bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi perlu membuka kesempatan selebar mungkin bagi setiap warga negara untuk mendapat pendidikan layak dan berkualitas sehingga mampu mencegah tersebarnya intoleransi yang mengancam demokrasi karena ketidaktahuan dan ketidakpedulian warga negara terhadap keyakinan diri sendiri dan orang lain.
  6. Pemerintah Indonesia perlu untuk meningkatkan kerja sama dan dialog Hak Asasi Manusia untuk mengukur apakah penegakkan HAM sudah sesuai dengan yang seharusnya. Dialog antarumat beragama harus terus diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman warga negara terhadap perbedaan keyakinan, meningkatkan toleransi dan memupuk persaudaraan di antara sesama umat beragama.
  7. Peran aktif media yang memegang teguh dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik sangat menentukan proses demokratisasi sebuah negara. Oleh karena itu, media harus membantu mengeksplorasi peta dan formasi konflik untuk menemukan pemecahan jalan rekonsiliasi komprehensif, tidak sekedar menayangkan pemberitaan yang hanya menuai semakin banyak pembaca.
  8. Dengan hadirnya sistem demokrasi yang kuat, upaya dan tindakan radikal dapat dihindarkan, karena pada prinsipnya nilai nilai demokratis akan menumbuhkan kepada siapa saja sikap yang mengedepankan kepentingan bersama ketimbang kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, dukungan yang kongkrit kepada demokratisasi akan sangat membantu untuk menekan kelompok radikal.
  9. Pemerintah harus mengawasi aliran dana asing yang masuk ke Indonesia untuk mengontrol pendanaan benih-benih teroris yang mungkin ada di sejumlah pesantren di tanah air.
  10. Demokari Pancasila yang merupakan sistem pemerintahan khusus yang dianut Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten baik oleh pelaksana pemerintahan maupun masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan. Demokrasi Pancasila harus menjadi pijakan pengambilan keputusan dan kebijakan negara terutama di bidang politik dan ekonomi. Demokrasi Pancasila tidak bisa dilepaskan dari spiritualitas yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu kala.
  11. Model demokrasi Pancasila merupakan model asli bangsa Indonesia. Demokrasi sebagai sistem universal jua memiliki akar dalam budaya dan tradisi masyarakat Indonesia seperti kebiasaan rapat di tengah masyarakat terutama di pedesaan, prinsip kekuasaan tertinggi di tangan rakyat yang berlaku di masyarakat Indonesia terutama masyarakat adat, semangat gotong royong, saling membantu dan kolektivisme. Oleh karena itu nilai-nilai demokrasi asli dan pribumi Indonesia ini harus terus dipupuk dan disebarluaskan sehingga bangsa Indonesia tidak perlu meniru atau mengikuti model-model demokrasi asing yang tidak sejalan dengan budaya asli bangsa Indonesia.
Pelajar Indonesia di Iran Bahas Masa Depan Demokrasi Indonesia

Pelajar Indonesia di Iran Bahas Masa Depan Demokrasi Indonesia

Indonesia Discussion Forum berkerjasama dengan KBRI Tehran dengan sejumlah organisasi mahasiswa dan kemasyarakatan yaitu Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) Iran, Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) Iran dan Gusdurian Tehran menyelenggarakan Dialog Kebangsaan dengan tema, “Masa Depan Demokrasi Indonesia dan Tantangan Zaman” pada Jumat (28/9). Bertempat di aula lantai empat kampus University of Islamic Sects Tehran ibukota Republik Islam Iran acara dibuka oleh Kepala Duta Besar RI untuk Iran dan Turkmenistan, Octavino Alimuddin.


Selain Dubes yang turut hadir sebagai keynot speaker, hadir pula sebagai pembicara Guru Besar Universitas Sunan Kalijaga Prof. Syafaatun Almirzanah Ph.D, Diplomat Politik KBRI Tehran, Priadji Soelaiman, Muhammad Habri Zein perwakilan HPI Iran, Ismail Amin perwakilan IPI Iran, Ketua Yayasan Ponpes Darul Muttaqien, Kiki Mikael, MA, kordinator Gusdurian Tehran Purkon Hidayat, dan kordinator Indonesia Discussion Forum, Muhammad Ma’ruf. Hadir pula pembicara tamu, Prof. Hojjatollah Ibrahimian sebagai perwakilan dari University of Islamic Sects Tehran yang sebelumnya juga memberikan sambutannya.

Dalam sambutannya, Octavino menyebutkan Indonesia sejak awal berdirinya sampai saat ini menerapkan sistem demokrasi. “Sejak tahun 1945 sampai sekarang di era Reformasi, setidaknya Indonesia telah menerapkan beberapa bentuk demokrasi, diantara demokrasi parlementer, terpimpin dan demokrasi Pancasila.”

Lebih lanjut Dubes menguraikan ciri-ciri demokrasi yang sehat. Menurutnya, demokrasi yang sehat mempunyai beberapa ciri diantaranya, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, pelaksanaan pemilu serta adanya jaminan penegakan hukum. Menurutnya kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945 dan sesuai dengan amanat Pancasila.

Menurutnya lagi, Indonesia sangat berpotensi menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. “Faktor-faktor pendukung demokrasi kita miliki dan sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita mengolah kearifan dalam berpikir dan bertindak sesuai dengan kerangka hukum. Semua pihak harus menghindari perpecahan bangsa demi kemajuan bersama.” Ungkapnya.

Seratusan mahasiswa dari kota Tehran, Esfahan, Qom, Masyhad, Lorestan dan Gorgan serta sejumlah WNI hadir memadati ruangan acara diskusi dan mengikuti jalannya acara sampai selesai. Diakhir acara dikeluarkan rekomendasi sebagai hasil diskusi. Acara ditutup dengan ramah tamah dan makan malam bersama.

PRESS RELEASE : Dialog Kebangsaan Masa Depan Demokrasi Indonesia & Tantangan Zaman

PRESS RELEASE : Dialog Kebangsaan Masa Depan Demokrasi Indonesia & Tantangan Zaman

Dialog Kebangsaan

Memperingati Hari Demokrasi Internasional 2018

“MASA DEPAN DEMOKRASI INDONESIA & TANTANGAN ZAMAN”

Peringatan Hari Demokrasi Internasional

Merespons pertumbungan demokrasi di seluruh dunia, Resolusi Majelis Umum PBB No 62/7  menetapkan 15 September sebagai Hari Demokrasi Internasional menyatakan, ”Demokrasi adalah sebuah nilai universal berdasarkan keinginan rakyat yang diekspresikan secara bebas untuk menentukan sistem-sistem politik, ekonomi, sosial, dan kultural mereka sendiri serta partisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan mereka.”

Demokrasi memiliki ciri-ciri umum yang dimiliki bersama, tetapi pada saat yang sama juga tidak ada satu model demokrasi ideal tertentu. Demokrasi selalu meminta diskusi kepada elemen-elemen lokal.

Resolusi PBB menegaskan kembali UN Charter yang meletakkan berbagai prinsip dan tujuan yang relevan, mengakui bahwa HAM, ketentuan hukum, dan demokrasi saling berkaitan dan sama-sama memperkuat satu sama lain. Poin penting lain, demokrasi, dan pembangunan ekonomi dan sosial seharusnya berjalan secara silmultan.

PBB mendorong pertumbuhan demokrasi, memberikan peluang lebih besar bagi terwujudnya berbagai ekspresi hak dasar manusia, terutama dalam aspirasi politik.

Menurut data UNESCO (PBB) lebih dari 2/3 negara-negara anggota PBB adalah negara demokrasi dengan berbagai variasi.

Demokrasi di Indonesia

Pasca perang dunia kedua dan perang dingin pertumbuhan demokrasi di seluruh dunia meningkat. Beberapa gelombang demokrasi sejak saat itu sambung-menyambung; menimbulkan perubahan politik dramatis dari otoritarianisme menjadi demokrasi di banyak negara. Dan, ini tidak terkecuali Indonesia, yang dengan berakhirnya kekuasaan presiden Soeharto pada Mei 1998 memunculkan reformasi di berbagai bidang dan memberi warna dan karakter arah pada demokrasi tertentu.

Sejak kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia bereksperimen dengan tiga macam demokrasi: demokrasi liberal dan terpimpin pada masa Presiden Soekarno, demokrasi Pancasila pada masa Presiden Soeharto, dan kembali ke demokrasi antara liberal dan Pancasila sejak 1999 hingga sekarang ini.

Demokrasi di Indonesia dikatakan tidak liberal setidaknya dengan argumentasi bahwa segala keputusan di Indonesia harus melalui permusyawaratan yang bersifat kekeluargaan dengan pengawasan penegakan hukum. Akan tetapi lebih dari itu demokrasi Indonesia menganut demokrasi pancasila oleh karena konstitusi  dan ideologi Indonesia adalah Pancasila. Pancasila memberi warna dan kerangka dan arah perkembangan demokrasi Indonesia.

Lain teori lain praktek, dalam kenyataanya, arah perkembangan demokrasi Indonesia menuju demokrasi liberal, dengan elemen kekuatan ekonomi swasta yang memberi warna pada kebijakan negara, pada saat yang sama elemen kekuatan agama yang kurang matang bahkan cenderung tidak toleran memberi arah kepada demokrasi yang kurang sehat.

Olehkarena itu, penguatan demokrasi Pancasila menjadi penting pada saat yang sama penegakan hukum yang adil agar arah perkembangan demokrasi tidak menuju anarki dan kleptokrasi.

Demokrasi tidak bisa menjadi tujuan pada dirinya sendiri, demokrasi adalah alat agar pembangunan demokrasi simultan dengan pembagunan ekonomi, sosial dan spiritual.

Dalam rangka membaca dan mengantisipasi perkembangan demokrasi Indonesia kedepan agar tidak keluar dari rel demokrasi Pancasila, maka perlu diadakan kajian dan diskusi kontemporer. Arah gerak masa depan demokrasi Indonesia  dan elemen-elemen negatif dan positif perlu diantisipasi. Zaman selalu berubah, olehkarena itu perlu mengenal tanda-tanda zaman, memberi proyeksi masa depan untuk ditarik ke masa kini agar bisa diantisipasi elemen-elemen negatifnya.

Melihat latar belakang tersebut, kami dari Indonesia discussion forum (IDF)  didukung oleh pihak KBRI untuk Iran, Ikatan Pelajar Indonesia (IPI), Iran, Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) Iran, Gudurian mengadakan diskusi dialog kebangsaan dalam rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional 2018.

Ide

Mengadakan diskusi dalam rangka memperingati Hari Demokrasi Internasional 2018.

Tema Umum

“Masa Depan Demokrasi Indonesia dan Tantangan Zaman”

Waktu dan Tempat

Jumat 28/09/2018, University of Islamic Sects, Tehran

Jam 14.30-selesai

Tujuan Umum

Memperingati Hari Demokrasi Internasional

Tujuan Khusus dan Kerangka diskusi

  1. Bertukar pandangan masa depan demokrasi Indonesia dari berbagai sudut pandang
  2. Melihat elemen-elemen penghambat bagi demokrasi yang sehat
  3. Mendeteksi dan melakukan evaluasi kedewasan masyarakat dalam memahami dan menghayati makna demokrasi, agama,  budaya dan politik
  4. Melakukan kajian data-data kontemporer indikasi tindak intoleransi dan hubunganya dengan perkembangan demokrasi pancasila
  5. Melihat dinamika perkembangan demokrasi dan pembangunan
  6. Melakukan kajian dari prespektif agama, sejarah, budaya, dan politik masa depan demokrasi Indonesia

Acara


Sambutan Duta Besar RI untuk Iran & Turkmanistan

Octavinmo Alimudin

Duta Besar RI untuk Iran dan Turkmenistan

Tema, “Masa Depan Demokrasi Indonesia Secara Umum”

Prof. Syafaatun Almirzanah, Ph. D, D. MIN,   (Lutheran School of Theology at Chicago)

Tema, “ Masa Depan Demokrasi Indonesia, Hambatan dan Tantangan Menuju Masyarakat Spiritual”

Priadji Soeiliaman (Diplomat, Politik) KBRI RI untuk Tehran

Tema, “Masa Depan Demokrasi Indonesia dari Aspek Politik”

Ismail Amien, Ikatan Pelajar Indonesia (IPI), Iran

Tema, “ Masa Depan Demokrasi Indonesia dari Aspek Historis”

Purkon Hidayat (Kordinator Gusdurian Iran)

Tema, “ Masa Depan Demokrasi Indonesia dan Tantangan Intoleransi”

Delegasi HP, Himpunan Pelajar Indonesia (HPI), Iran

Tema, “ Masa Depan Demokrasi Indonesia Prespektif Alquran”

Kiki  Mikael , Ph.D Candidate Bahesti University, Tehran,

Tema, “Masa Depan Demokrasi Indonesia dan Peran Pesantren”

Muhammad Ma’ruf, Ph.D Candidate Mustofa International University, Tehran,

Tema, “Masa Depan Demokrasi Indonesia, Sebuah Refleksi filosofis”

Supported by

KBRI Tehran

Ikatan Pelajar Indonesia( IPI) Iran

Himpunan Pelajar Indonesia (HPI) Iran

Gusdurian

IPI Iran Sumbang Bantuan untuk Korban Gempa Bumi di Lombok

IPI Iran Sumbang Bantuan untuk Korban Gempa Bumi di Lombok

Bekerjasama dengan Bali Caring Community, Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) Iran turut memberikan sumbangan bantuan kepada warga Lombok yang menjadi korban bencana alam gempa bumi beberapa waktu sebelumnya.

Gempa bumi berskala 6.4 dan 7.0 SR di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 29 Juli, 5 Agustus dan 19 Agustus 2018 menyebabkan banyak korban berjatuhan dari warga setempat, baik meninggal dunia maupun luka-luka. Kerugian material akibat gempa tersebut ditaksir milyaran rupiah, termasuk banyak bangunan vital dan perumahan milik warga yang mengalami kerusakan parah.

 

Terpanggil memberikan bantuan untuk membantu mengurangi derita warga Lombok yang terkena dampak gempa, IPI Iran mengumpulkan donasi dari mahasiswa dan warga negara Idonesia di Iran. Donasi yang terkumpul kemudian diserahkan kepada Bali Caring Community (BCC) sebuah komunitas sosial non-profit, non-agama, non-politik, yg bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan yang menyalurkan bantuan kepada warga korban gempa bumi.

Menurut Ketua Departemen Pendidikan, Sosial dan Budaya IPI Iran Andi Ahmad Kasyfi, pengumpulan dan penyaluran donasi bantuan kepada warga Lombok menunjukkan kepedulian dan rasa turut berduka mahasiswa dan warga Indonesia di Iran. “Meski jauh di Iran, kami rasakan betul derita warga Lombok dan Bali atas bencana gempa bumi ini, karena itu kami turut memberikan sumbangan yang mungkin memang jumlahnya tidak seberapa, namun setidaknya menjadi tanda bentuk kepedulian kami.” Ungkap mahasiswa Universitas Ferdowsi Masyhad tersebut.

Dana yang berhasil terkumpul sebanyak 20.000.000 riyal setelah dikonversi ke rupiah dan diserahkan ke BCC, sebagian dari donasi tersebut dibelikan barang-barang yang dibutuhkan warga seperti terpal, tikar, selimut, kasur, bantal dan minuman dos.